Info PKH 2021, Cek Siapa Saja yang Berhak Menerimanya

Info PKH 2021, Cek Siapa Saja yang Berhak Menerimanya

Tahun ini, Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap keluarga kurang mampu akan mendapat 900.000 rupiah hingga 3 juta rupiah per tahun. Kini ibu hamil dan balita mendapat bantuan.

BLT ini bertujuan membantu masyarakat Indonesia, khususnya ibu hamil dan balita, mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan mendongkrak perekonomian nasional.

Program bantuan sosial (bansos) ini tertuang dalam surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 02/3/BS.02.01/01/2020 tentang Indeks dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 2020.

Bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun ini sekaligus mengupayakan pencegahan stunting sejak dini. Pada 2021, PKH dialokasikan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat.

Bantuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Adapun bantuan akan dilakukan dalam empat tahap, yakni Januari, April, Juli dan Oktober.

BLT ibu hamil dan balita serta penerima PKH lainnya di masing-masing keluarga akan disalurkan melalui rekening Himpunan Bank Negara (Himbara) seperti BNI, BRI, Mandiri dan BTN.

Baca Juga :  Cara Cek Penerima Bantuan 3,5 Juta Rupiah Kemensos

Penerima PKH terdiri dari dua komponen yang ada dalam keluarga, pertama, komponen keluarga yaitu ibu hamil, anak usia dini, keluarga, lansia, dan disabilitas. Komponen lainnya adalah bantuan pendidikan keluarga PKH bagi anak usia sekolah SD hingga SMA.

Komponen Bantuan

Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial (Kemensos) Rachmat Koesnadi mengungkapkan penerima bantuan sosial PKH memiliki dua syarat. Kedua persyaratan tersebut adalah penerima harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan harus memenuhi persyaratan komponen untuk menjadi peserta PKH. Berikut rincian BLT PKH berdasarkan dua komponen tersebut:

Komponen kesehatan

  • Ibu hamil/nifas, berhak mendapatkan bantuan 3 juta rupiah per tahun;
  • Anak usia dini, berhak mendapatkan bantuan 3 juta rupiah per tahun.

Komponen pendidikan

  • Anak umur 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar;
  • Anak SD/sederajat, berhak mendapatkan bantuan 900.000 rupiah per tahun;
  • Anak SMP/sederajat, berhak mendapatkan bantuan 1,5 juta rupiah per tahun;
  • Anak SMA/sederajat, berhak mendapatkan bantuan 2 juta rupiah per tahun.

Sementara itu, untuk kategori disabilitas berat dan lansia juga berhak mendapatkan bantuan masing-masing Rp2,4 juta per tahun.

Baca Juga :  Soal Bansos, Mensos: Kalau Ada Masalah Kita Selesaikan

Batasan bantuan

Meski demikian, Kemensos membatasi bantuan PKH jika dalam suatu keluarga terdapat ibu hamil, pelajar, lansia, atau disabilitas. Penghitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal empat orang dalam satu keluarga.

Pembatasan penghitungan ini tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga tentang Indeks Bantuan Sosial. Berikut rincian besaran bantuannya:

  • Ibu hamil/nifas dibatasi maksimal kehamilan kedua di dalam keluarga PKH;
  • Anak usia dini sebanyak-banyaknya dua anak di dalam keluarga PKH
  • Anak usia sekolah SD/sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak dalam keluarga PKH;
  • Anak usia sekolah SMP/sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak di dalam keluarga PKH;
  • Anak usia sekolah SMA/sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak di dalam keluarga PKH;
  • Lanjut usia dengan usia 70 tahun atau lebih dari 70 tahun sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH;
  • Penyandang disabilitas berat sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH.
  • Apabila dalam suatu keluarga ada banyak anak dengan kategori usia yang berbeda-beda, yang didahulukan adalah anak usia dini.

Alur pendaftaran

Sesuai ketentuan Kemensos, jika memenuhi syarat dan kriteria penerima BLT PKH, masyarakat silakan mendaftar dengan mengikuti tahapan pendaftaran seperti berikut:

  • Warga (keluarga miskin) mendaftarkan diri ke desa/kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK.
  • Pendaftaran ini akan dibahas di musyawarah di tingkat desa/kelurahan   untuk menentukan kelayakan warga masuk ke dalam DTKS berdasarkan   identifikasi awal (pre-list) maupun usulan baru.
  • Musyawarah desa/musyarwah kelurahan (musdes/muskel) akan menghasilkan   berita acara yang ditandangani oleh kepala desa/lurah dan perangkat desa lainnya, untuk kemudian menjadi pre-list
  • Pre-Listakhir ini digunakan oleh dinas sosial untuk melakukan  verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS, melalui kunjungan rumah tangga.
  • Data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian dicatatkan di dalam aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) offlineoleh operator desa/kecamatan, untuk kemudian diekspor berupa file        extention
  • File tersebut kemudian dikirim ke dinas sosial untuk dilakukan impor data ke dalam aplikasi SIKS online.
  • Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada bupati/wali kota.
  • Bupati/wali kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri.
  • Penyampaian dilakukan dengan cara mengimpor data hasil verifikasi validasi tadi ke SIKS-NG dan mengunggah surat pengesahan bupati/wali kota serta berita acara musdes/muskel.
  • Data penerima PKH dapat dilihat di laman https://dtks. kemensos.go.id/dengan cara memasukkan NIK penerima manfaat.
Baca Juga :  Info Cara Cek Penerima Bantuan PKH 2021, Simak di Sini!

Source: indonesia.go.id