Tok! Pemerintah Resmi Ubah Formula Hitung Upah Buruh

Tok! Pemerintah Resmi Ubah Formula Hitung Upah Buruh

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Melalui payung hukum ini, pemerintah mengubah formula penghitungan upah buruh. Peraturan tersebut disahkan pada 2 Februari 2021.

Mengutip pasal 25 PP 36/2021, (1) upah minimum terdiri atas: а. Upah minimum provinsi; b. Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

Upah minimum itu ditentukan menurut kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud mencakup variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah.

Sementara itu, upah minimum kabupaten/kota terdapat syarat tertentu meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

“Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik,” demikian bunyi pasal 25 ayat 5.

Sementara itu, dalam PP 78/2015 tentang Pengupahan, tepatnya pasal 43 menjelaskan penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun didasarkan pada kebutuhan hidup yang layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga :  Melihat Aturan Upah Minimum Pekerja di UU Cipta Kerja

“Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kebutuhan seorang Pekerja/Buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan,” demikian bunyi ayat 2 pasal 43.

Kebutuhan hidup yang layak mencakup beberapa komponen, meliputi beberapa jeniskebutuhan hidup yang ditinjau i dalam waktu 5 tahun.

Peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup dilakukan oleh menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional.

“Kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik,” bunyi ayat 7.

Kemudian, hasil peninjauan terhadap komponen dan jenis kebutuhan hidup akan menjadi dasar penghitungan upah minimum berikutnya dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan hidup layak diatur dengan Peraturan Menteri,” demikian ditambahkan pada ayat 9.

Source: detik