Pemerintah Bakal Bagikan 'THR', Ini Cara Mendapatkannya

Pemerintah Bakal Bagikan ‘THR’, Ini Cara Mendapatkannya

Jelang hari raya Idul Fitri, pemerintah menyalurkan bantuan dalam tanda kutip THR.

Bantuan pemerintah dalam tanda kutip THR itu akan disalurkan pada tanggal 20 April 2021.

Akan tetapi, THR bantuan pemerintah ini tidak digunakan untuk keperluan konsumtif.

Bantuan pemerintah yang totalnya mencapai 400 miliar ini dibagikan kepada warga yang memiliki usaha.

Adapun pelaku usaha yang mendapat THR ini kriterianya pemilik usaha mikro kecil menengah atau UMKM.

Pemilik bengkel, warung kelontongan, toko dan pedagang online, semuanya bisa mendapatkan THR ini.

“Karena permintaan untuk barang UMKM terus naik. Kami akan memberi stimulus ini pada tanggal 20 bulan April ini,” kata Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Tak hanya untuk pengusaha UMKM, pemerintah masih akan memberi kucuran dana kepada sektor pariwisata di pertengahan tahun ini, yaitu sebesar 2 triliun rupiah dan akan diserahkan pada periode Juni 2021 hingga Juli 2021.

“Ini untuk bangga wisata Indonesia dan ini saya pikir langkah-langkah pemerintah yang sangat proaktif untuk membangun ekonomi lebih kuat,” tambah Luhut.

Baca Juga :  BLT UMKM Cair Paling Lambat 28 Desember Hoaks!

Luhut menambahkan pemerintah berhasil menghemat sekitar 17 miliar dolar AS dari alokasi anggaran belanja modal dan belanja barang yang sebesar 1.300 triliun rupiah.

Anggaran yang dihemat tersebut akan digunakan untuk mengembangkan UMKM nasional.

Yaitu, untuk mengembangkan kualitas produk dalam negeri dan termasuk pengembangan teknologi-teknologi untuk memproduksi barang-barang tersebut.

“Sehingga, kita bisa mengurangi impor dari luar negeri dan memutar uang di dalam negeri. Kita ciptakan lapangan kerja dan membuat kita lebih hebat,” kata Luhut.

Lantas bagaimana untuk terdaftar sebagai pelaku usaha UMKM?

Persyaratannya yakni:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI)
  2. Memiliki KTP Elektronik
  3. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan.
  4. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN atau BUMD.

Setelah memenuhi persyaratan, untuk mendapatkan BLT UMKM, pelaku usaha harus mendaftar ke dinas koperasi di kabupaten/kota setempat.

Setelah itu, dinas akan mengusulkan penerima ke Kemenkop UKM.

Source: motorplus-online